Pemerintah menyelaraskan data K/L untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mempercepat penyelarasan data antar kementerian dan lembaga (K/L) melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat dilakukan dengan lebih akurat dan tepat.

Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Aris Kurniawan menjelaskan, Portal Perlinsos Digital memanfaatkan keterhubungan data antar kementerian dan lembaga sehingga penentuan penerima bantuan tidak lagi hanya bergantung pada satu sumber data.

“Tujuannya sederhana, yaitu memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang berhak. Dengan integrasi data yang lebih baik, potensi salah sasaran dapat diminimalkan,” kata Aris dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, informasi mengenai kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga penggunaan listrik dapat diverifikasi secara otomatis untuk menghasilkan data yang lebih presisi.

Kemajuan implementasi sistem ini ditinjau langsung oleh Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kemkomdigi saat mengunjungi lokasi uji coba Portal Perlinsos Digital di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7).

Dalam pelaksanaannya, Kemkomdigi menyediakan Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai infrastruktur untuk memungkinkan pertukaran data antar kementerian dan lembaga dilakukan secara aman dan real-time.

Menurut Aris, sinkronisasi data ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Proses verifikasi calon penerima bantuan menjadi lebih cepat dan objektif, potensi data ganda dapat diminimalkan, sementara warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi dapat lebih mudah teridentifikasi sehingga bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.

Pemerintah juga tetap membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki data jika ada ketidaksesuaian melalui mekanisme sanggah.

Seluruh pertukaran data dilakukan berdasarkan persetujuan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan dilindungi dengan teknologi enkripsi melalui layanan Cryptography as a Service dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hingga saat ini, uji coba Portal Perlinsos Digital telah dilaksanakan di 43 kabupaten/kota. Surabaya menjadi daerah dengan capaian pendataan tertinggi, mencapai 99,82 persen.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat dalam mendukung uji coba Perlinsos Digital.

Menurutnya, pengalaman Surabaya menunjukkan bahwa sinkronisasi data bukan hanya sekadar pembaruan teknologi, tetapi langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Yang sedang dibangun pemerintah bukan hanya sistem digital, tetapi juga kepercayaan publik. Ketika data semakin akurat, bantuan bisa lebih tepat sasaran, pelayanan lebih cepat, dan masyarakat menerima haknya dengan lebih adil,” ujar Qodari.

Ke depan, interoperabilitas data yang dikembangkan melalui Portal Perlinsos Digital diharapkan tidak hanya memperkuat penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi fondasi bagi berbagai layanan publik digital yang lebih efektif, transparan, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.