Digitalisasi layanan perlindungan sosial mendapat sambutan baik dari masyarakat.

Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Digital, Farida Dewi Maharani, mengungkapkan bahwa digitalisasi dalam layanan perlindungan sosial (Perlinsos) mendapatkan sambutan positif dari masyarakat.

“Berdasarkan pemantauan yang kami lakukan, sekitar 70 hingga 80 persen responden menunjukkan minat dan penerimaan positif terhadap layanan ini,” ujarnya kepada ANTARA pada hari Rabu.

“Secara umum, tanggapan masyarakat adalah positif, dan mereka merasa terbantu dengan adanya digitalisasi perlindungan sosial,” tambah Dewi.

Penerapan sistem digital untuk Perlinsos dapat mengurangi birokrasi dalam pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah bagi warga yang memerlukan.

Sistem digital ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan tanpa harus antre, melewati proses yang panjang, dan tanpa biaya transportasi.

“Hal yang menarik adalah semakin banyak masyarakat yang penasaran dan ingin mencoba Perlinsos. Ini menunjukkan adanya kebutuhan akan layanan perlindungan sosial yang lebih mudah diakses dan lebih transparan,” kata Dewi.

Dewi menyatakan bahwa Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan sistem digital Perlinsos berfungsi dengan baik seiring dengan peningkatan pengguna layanan.

Menurut laporan KPTDP, secara keseluruhan sistem digital Perlinsos berjalan dengan baik dan stabil.

Kendala kecil yang ditemukan selama peninjauan di lapangan segera ditindaklanjuti dengan perbaikan dan penyempurnaan fitur aplikasi.

Digitalisasi dalam penyelenggaraan layanan Perlinsos diharapkan tidak hanya memindahkan pencatatan dari kertas ke perangkat elektronik, tetapi juga dapat menjadi dasar sistem perlindungan sosial nasional yang efisien dan tepat sasaran.

“Yang terpenting adalah memastikan penerima bantuan sosial lebih tepat sasaran. Dari sini, pemerintah dapat membangun fondasi sistem perlindungan sosial yang semakin akurat dan efisien ke depan,” jelas Dewi.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Kementerian Komunikasi dan Digital, per 28 September 2026, telah memproses lebih dari 19,8 juta transaksi dalam uji coba awal digitalisasi sistem perlindungan sosial atau Perlinsos Digital.

“Berdasarkan rekapitulasi data per 28 September 2026, untuk Perlinsos Digital ini, kami telah berhasil memproses lebih dari 19,8 juta transaksi atau sekitar 5,4 juta KK yang terlayani,” ujarnya dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu.

“Ini menjadi modal untuk langkah-langkah kami selanjutnya dalam persiapan menuju rollout,” tambahnya.

SPLP, yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, dirancang sebagai penghubung untuk pertukaran data antarinstansi pemerintah.