Subtotal $0.00
Jakarta (ANTARA) – Ahli keamanan siber Pratama Persadha menilai bahwa inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital di kantor Meta merupakan upaya pemerintah untuk menegakkan kedaulatan digital Indonesia di hadapan perusahaan teknologi internasional.
Pratama menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan Meta terhadap regulasi nasional yang rendah, yakni kurang dari 30 persen, tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada kapasitas negara dalam melindungi masyarakat di ruang digital.
“Apabila tingkat kepatuhan rendah, maka kemampuan negara untuk melindungi warganya di ruang digital menjadi berkurang. Dalam hal ini, sidak bukanlah sekadar simbol ketegasan, melainkan alat untuk memperkuat kedaulatan digital,” ujar Pratama dalam keterangannya di Jakarta, pada hari Jumat.
Ketua lembaga riset keamanan siber CISSReC ini menegaskan bahwa regulasi nasional ditetapkan untuk melindungi data pribadi, memastikan moderasi konten yang bertanggung jawab, serta mengurangi penyebaran konten ilegal di internet. Menurutnya, jika kepatuhan platform rendah, maka kapasitas negara untuk melindungi warganya di ruang digital akan menurun.
Oleh karena itu, Pratama berpendapat bahwa sidak yang dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid tersebut tidak hanya merupakan simbol ketegasan pemerintah, tetapi juga alat untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia.
Keterlibatan berbagai lembaga lain seperti Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, TNI, serta Polri dalam sidak ini menunjukkan bahwa masalah kepatuhan platform digital telah dipandang sebagai isu keamanan nasional yang memerlukan koordinasi antar sektor.
Pratama juga mengingatkan bahwa algoritma di platform digital secara fundamental merupakan infrastruktur kekuasaan informasi karena menentukan konten mana yang menjadi viral dan narasi mana yang diperkuat di publik.
“Jika negara tidak memahami dan mengawasi arah kerja algoritma, maka ruang publik nasional dapat dengan mudah dikendalikan oleh logika komersial global,” jelasnya.
Untuk itu, ia menilai sidak terhadap Meta sebagai langkah negara untuk menegaskan bahwa pengelolaan algoritma dan aliran informasi tidak sepenuhnya dapat ditentukan oleh kepentingan korporasi global.
Meskipun demikian, Pratama mengakui bahwa menghadapi perusahaan multinasional besar seperti Meta bukanlah hal yang mudah karena posisi tawar negara berkembang seringkali tidak terlalu kuat.
Ia menilai kondisi ini terjadi, antara lain, karena masyarakat Indonesia merupakan pengguna besar platform digital global, sementara perwakilan Meta di Indonesia sering kali tidak memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kebijakan perusahaan di tingkat pusat.
Dalam konteks yang lebih luas, Pratama menganggap sidak tersebut sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk mencari model regulasi internet yang seimbang antara kebebasan berekspresi, inovasi teknologi, dan perlindungan keamanan nasional.
Ia menuturkan bahwa ketika pendekatan persuasif tidak cukup efektif dan tingkat kepatuhan platform tetap rendah, maka intervensi negara menjadi langkah yang logis untuk memastikan pengelolaan ruang digital tetap mengutamakan kepentingan publik.
Comments are closed