Jartatel mempromosikan penghematan biaya dalam pemindahan jaringan telekomunikasi.

Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Tetap Telekomunikasi (Jartatel) secara resmi dibentuk sebagai forum untuk perusahaan telekomunikasi dalam mengharmoniskan langkah menghadapi berbagai tantangan, terutama mengenai relokasi jaringan yang semakin meningkat di berbagai daerah.

Ketua Umum Jartatel, Raymond Hubertus, menyatakan bahwa pembentukan asosiasi ini bertujuan untuk menampung aspirasi para pelaku industri dan berperan sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penataan infrastruktur telekomunikasi.

“Seluruh anggota kami adalah perusahaan telekomunikasi yang telah memiliki izin, jadi kami berharap bisa menjadi sinergi antara misi pemerintah dan kepentingan bisnis industri telekomunikasi,” ujar Raymond saat ditemui setelah deklarasi pembentukan Jartatel di Jakarta, Jumat.

Raymond menjelaskan fokus utama asosiasi adalah membantu anggotanya dalam menghadapi kebutuhan relokasi jaringan yang meningkat sejalan dengan program penataan kabel dan infrastruktur telekomunikasi di berbagai wilayah.

Jartatel, lanjut Raymond, mendorong pendekatan preventif melalui program perapihan jaringan dan penggunaan infrastruktur bersama agar kebutuhan relokasi dapat diminimalisir.

Langkah ini juga bertujuan untuk melindungi aset perusahaan sambil menjaga kualitas layanan kepada pelanggan.

Raymond menegaskan Jartatel mendukung upaya pemerintah dalam mencapai penataan infrastruktur telekomunikasi yang lebih teratur dan rapi.

Menurutnya, perusahaan telekomunikasi juga ingin berperan aktif dalam mengusulkan strategi perapihan jaringan agar kebutuhan relokasi dapat dikurangi sejak awal.

“Kami sangat mendukung program perapihan. Kami akan berkomunikasi dengan pemerintah bahwa kami memiliki strategi perapihan kabel. Jadi sebelum masyarakat mengeluh, kami sudah melakukannya,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Jartatel, Sony Setiadi, menyampaikan bahwa biaya relokasi jaringan saat ini berkisar antara Rp70.000 hingga Rp200.000 per meter, yang menjadi beban tersendiri bagi pelaku usaha telekomunikasi.

“Biaya relokasi bisa mencapai Rp70.000 sampai Rp200.000 per meter, dan itu cukup menyulitkan bagi anggota,” ujarnya.

Menurut Sony, melalui kolaborasi antara anggota dan pengelolaan relokasi yang dilakukan secara langsung oleh perusahaan telekomunikasi, asosiasi mengklaim dapat menekan biaya hingga sekitar 50 persen dibandingkan tarif terendah yang berlaku saat ini.

“Sebagai langkah awal, kami sudah mampu mereduksi biaya hampir 50 persen dari harga terendah yang ada saat ini. Ini benar-benar untuk membantu anggota karena kami bukan vendor atau kontraktor, tapi perusahaan telekomunikasi yang terdampak langsung,” tambahnya.

Ia juga menambahkan bahwa kebutuhan relokasi jaringan terjadi hampir di seluruh Indonesia karena masing-masing daerah memiliki kebijakan penataan kabel dan infrastruktur yang berbeda.

“Kami akan mengambil langkah preventif, melakukan perapihan dari sisi kabel maupun tiang di lapangan. Relokasi adalah opsi terakhir yang akan dilakukan,” ungkap Sony.