Jakarta, Alkindyweb.com – Pemerintah India dilaporkan bersiap-siap untuk melarang vendor China menyediakan peralatan bagi operator milik negara, dalam batasan yang diperluas ke perusahaan telekomunikasi swasta. Kebijakan tersebut diambil saat ketegangan antara kedua negara Asia itu semakin meningkat akibat sengketa perbatasan.
Mengutip seorang pejabat senior pemerintah, harian The Economic Times (ET) melaporkan pemerintah akan membatalkan tender yang dijalankan oleh BSNL milik negara untuk memperluas jejak 4G-nya, sebuah proses di mana Huawei dan ZTE diharapkan untuk mengambil bagian. Proses itu akan dikerjakan ulang secara khusus untuk mengecualikan perusahaan China, kata sumber itu.
Langkah itu akan menandai reaksi ekonomi pertama yang diambil pemerintahan PM Narendra Modi, terhadap konflik yang terjadi baru-baru ini antara pasukan India dan China di perbatasan wilayah Galwan, Himalaya.
Dengan meningkatnya ketegangan, pejabat pemerintah mengatakan “kemungkinan juga tidak akan mengizinkan operator untuk menggunakan peralatan China di masa depan dan akan mendorong pembuat peralatan telekomunikasi domestik”.
Larangan tersebut, tentu akan menjadi pukulan besar bagi Huawei dan ZTE, yang bersama-sama menguasai seperempat dari pasar peralatan jaringan telekomunikasi India, lapor ET.
Perusahaan-perusahaan tersebut juga akan memainkan peran penting dalam peluncuran 5G India yang direncanakan dalam beberapa tahun ke depan.
Pasar India menjadi sangat penting, karena kedua vendor yang berbasis di Shenzen itu, telah dikeluarkan dari peluncuran teknologi di pasar utama lainnya termasuk AS, Australia dan Jepang dengan alasan keamanan.
Sejauh ini, India menolak tekanan dari AS untuk memerintahkan larangan operator menyadap vendor China dalam perangkat jaringan 5G.
Di sisi lain, operator berpendapat Huawei dan ZTE menawarkan peralatan yang lebih murah dan lebih canggih. Sembari memperingatkan bahwa aksi larangan dapat menyebabkan masalah pada rantai pasokan.
Para analis mengatakan kepada ET pengecualian terhadap kedua perusahaan itu, dapat menyebabkan kenaikan 10 persen hingga 15 persen dalam biaya pengadaan. Sehingga hal itu akan berdampak pada harga yang diterapkan kepada konsumen.
