Google mengubah kebijakan mengenai “spam” di kawasan Eropa.

Jakarta (ANTARA) – Perusahaan teknologi Google menyesuaikan kebijakannya terkait spam di wilayah Eropa setelah regulator Uni Eropa menyoroti sejumlah pengaduan dari penerbit digital tentang penegakan kebijakan perusahaan terhadap reputasi situs.

Menurut laporan Times of India pada Jumat (28/8), keluhan dari para penerbit berfokus pada penerapan kebijakan reputasi situs Google yang bertujuan untuk menghentikan praktik pihak ketiga yang memasukkan konten di situs web mapan guna memanfaatkan peringkat pencarian dari situs induk yang kuat.

Otoritas Uni Eropa bergerak setelah pemantauan mereka menunjukkan bahwa kebijakan anti-spam Google telah menurunkan peringkat situs web dan konten milik media berita serta penerbit lainnya dalam hasil pencarian Google jika situs-situs tersebut memuat konten dari mitra komersial.

Menanggapi kekhawatiran otoritas Uni Eropa, Google mengumumkan bahwa mulai 30 Agustus 2026, tidak akan ada tindakan manual untuk menurunkan peringkat situs pada pengguna layanannya di Wilayah Ekonomi Eropa, yang mencakup 27 negara Uni Eropa, Islandia, Norwegia, dan Liechtenstein.

Komisi Eropa menyambut baik perubahan kebijakan ini dan menyatakan akan memantau pelaksanaannya.

Perubahan kebijakan anti-spam Google tidak akan berlaku di negara-negara di luar Wilayah Ekonomi Eropa.

Dalam konteks Google Search, spam merujuk pada teknik yang digunakan untuk menipu pengguna atau memanipulasi sistem pencarian agar menampilkan konten secara mencolok, termasuk memberikan peringkat tinggi pada konten tertentu.

Google menerapkan kebijakan spam demi melindungi pengguna dan meningkatkan kualitas hasil pencarian.

Di halaman dukungannya, perusahaan menyatakan bahwa agar muncul dalam hasil penelusuran web Google, konten harus mematuhi kebijakan umum Google Search serta kebijakan spam-nya.

Perusahaan mendeteksi praktik yang melanggar kebijakan melalui sistem otomatis dan, jika diperlukan, peninjauan oleh manusia, yang dapat mengarah pada tindakan manual.

Menurut perusahaan, situs web yang terbukti melanggar kebijakan mungkin akan mendapatkan peringkat lebih rendah dalam hasil pencarian atau bahkan tidak muncul sama sekali.