Wamenkominfo: AI sebagai Keterampilan Penting untuk Menghadapi Tantangan di Era Digital

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa pekerja di Indonesia perlu memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi kecerdasan buatan (AI) yang relevan dengan pekerjaan mereka, terutama dalam menghadapi perubahan dinamika kerja di era digital saat ini.

Apalagi, teknologi ini telah berkembang menjadi AI generatif yang memiliki potensi untuk merombak cara kerja dan dinamika perusahaan saat diterapkan secara menyeluruh.

“Dilema ini nyata, karena kemajuan pesat AI generatif telah mengubah cara kita bekerja, membuat keputusan, dan melayani masyarakat,” ujar Nezar dalam keterangan yang diterima dan dikonfirmasi, Sabtu.

Nezar menekankan bahwa kebutuhan pekerja untuk siap dan memahami AI dalam konteks pekerjaan mereka adalah hal yang mendesak. Menurut laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO), hampir satu dari empat pekerja di kawasan ASEAN berpotensi memiliki pekerjaan yang terpengaruh oleh AI generatif.

Dampak penggunaan AI tidak hanya terbatas pada lapangan kerja, tetapi juga dapat memengaruhi pendapatan pemerintah dan struktur fiskal.

“Bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekadar isu akademis,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak dapat menunggu dampak AI terjadi untuk kemudian merumuskan langkah mitigasi.

Kebijakan perlu diarahkan sejak dini dengan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan teknologi demi kepentingan nasional.

Pendekatan ini sangat penting agar transformasi AI dapat dikendalikan sebelum berdampak lebih luas pada tenaga kerja dan perekonomian.

Dalam konteks pemerintahan, Wamenkomdigi menekankan bahwa peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang bagi aparatur sipil negara merupakan kebutuhan yang mendesak.

ASN yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi digital, dan tata kelola digital perlu memahami cara kerja AI, dampak yang ditimbulkan, serta risiko potensial yang ada.

“Peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan bukan lagi pilihan,” ungkapnya.

Wamen Nezar berharap penguatan kompetensi pemerintah dapat fokus pada kesiapan jangka panjang, termasuk melalui literasi AI, kemampuan analisis kebijakan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Dengan kapasitas tersebut, ASN diharapkan dapat menjadi penggerak transformasi pemerintahan digital sekaligus berkontribusi dalam membangun tenaga kerja nasional yang tangguh dan inklusif menghadapi era AI.

Pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan yang didasarkan pada pemahaman terhadap teknologi serta tidak terjebak pada respons yang berlebihan atau kontraproduktif.

“Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang berpengetahuan, bukan reaktif,” Nezar menutup pernyataannya.